TUGAS POKOK DAN FUNGSI

23 2016

TUGAS DLH

     melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup daerah. 

FUNGSI:
 
  1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
  2. Pengkoordinasian dan Sinkronisasi program kegiatan pada Sekretariat,Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional serta UPTB;
  3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup;
  4. Pengkoordinasian dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup;
  5. Pemantauan,pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, juga sampah;
  6. Penyajian komunikasi dan informasi kualitas lingkungan serta penaatan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
  7. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang Lingkungan Hidup;
  8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Lingkungan Hidup;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.

 

Tugas dan Fungsi Bidang Kerja Lingkup DLH Provinsi Jambi :

 Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup  Provinsi Jambi saat ini mempunyai susunan organisasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 sebagai berikut :

a.   Kepala ;

 Tugas Kepala Dinas yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi DLH serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang,UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

b.  Sekretaris,

Sekretaris mempunyai tugas  membantu kepala dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian data dan informasi dan pengelolaan barang milik Daerah pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup

 

- Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas  membantu secretariat dalam rangka melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan,urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang milik daerah, arsip, data , dokumentasi dan publikasi serta pelayanan informasi publik pada dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi.

 

- Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu secretariat dalam rangka menyiapkan dan menyusun anggaran serta melakukan penyusunan anggaran serta melakukan penyusunan program bidang lingkungan hidup, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program, pengelolaan administrasi keuangan.

 

c. Bidang tata lingkungan terdiri dari

Bidang tata lingkungan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangkamenyiapkan bahan rumausan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan bidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan pencemaran ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan.

 

- Seksi inventarisasi lingkungan hidup

Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan inventarisasi daya dukung  dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup, ekoregion dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).

 

- Seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi linkungan

Seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyusun dan menganalisa bahan ekonomi lingkungan dan perubahan iklim

 

- Seksi kajian dampak lingkungan

Seksi kajian dampak lingkungan mempunyai tugas membantu bidang  dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian dampak lingkungan dan penetapan masyarakat hokum adat serta kearifan local.

 

d. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan mempuyai tugas membantu dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah , B3 dan limbah B3.

 

- Seksi pengendalian pencemaran

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas  membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan

 

- Seksi pengendalian kerusakan

Seksi Pengendalian Kerusakan mempunyai tugas membantu bidan dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dak koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan.

 

- Seksi pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3

Seksi Penglolaan Sampah B3 dan limbah B3 mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah B3 dan limbah B3

 

e.Bidang penaatan lingkungan terdiri dari

Bidang Penaatan Lingkungan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

 

- Seksi pengaduan

Seksi Pengaduan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan kasus lingkungan.

 

- Seksi pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan rumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasn lingkungan.

 

- Seksi penegakan hukum lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan.

 

f. Unit pelayanan teknis dinas (UPTD)

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD, UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

 

g.Kelompok jabatan fungsional

-  Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai dengan keahliannya masing-masing.

-  Kelompok jabatan fungsional dapat di bagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

-  Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada kepala badan.

-  Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

-  Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang undangan.